Hakekat dan Visi Otonomi Daerah

In PPKn 243 views

Hakekat Otonomi Daerah
  
  Sebagian ahli berpendapat otonomid aerah adalah desentralisasi itu sendiri,mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-orngan penyelenggara negara,sedang otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.
  Desentralisasi (definisi PBB) terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat yang berada di ibu kota negara baik melalui cara dekonsentrasi,misalnya pendelegasia,kepada pejabat dibawahnya maupun melalui pendelegasian pada pemerintah atau perwakilan didaerah.
  Otonomi makna sempit yaitu mandiri.Makna luas yaitu berdaya.Otonomi daerah berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.Jika daerah sudah bisa maka dikatakan sudah berdaya maka melakukan apa saja secara mandiri.Alasan Indonesia membutuhkan desentralisasi antara lain :

  • Kesenjangan sosial sangat mencolok
  • Kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat terpusat di Jakarta,pembangunan wilayah lain sebagian dilalaikan
  • Pembagian kekayaan secara tidak adil dan tidak merata


  Visi otonomi daerah dibidang sosial dan budaya mengandung penertian otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan,penciptaan dan pemeliharaan intergrasi dan harmoni sosial.
  Visi otonomi daerah dibidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.
  Visi otonomi daerah dibidang ekonomi bahwa otonomi daerah satu pihak haur smenjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah.
  Konsep dasar otonomi daerah merangkum hal-hal sebagai berikut :
  1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik pada daerah
  2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah
  3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur demokrasi demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan di daerah yang berkualifikasi tinggi dan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
  4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan intuisi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan
  5. Perwudujan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat yang bersifat alokasi subsidi
  6. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah.

KLik Halaman Selanjutnya Untuk lanjut Membaca

Pages: 1 2 3

Originally posted 2017-02-13 11:54:00.

author
Author: 
    Pengkhususan DKI Jakarta menurut UU No 29 tahun 2007
    Pengkhususan DKI Jakarta menurut UU No 29 tahun 2007
       Menurut UU No 29 Tahun 2007,beberapa
    Nilai,Dimensi dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia
    Nilai,Dimensi dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia
    Nilaia. Nilai Unitaris,yang diwujudkan dalam pandangan bahwa
    Visi Otonomi Daerah
    Visi Otonomi Daerah
       Visi otonomi daerah dibidang sosial dan
    Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
    Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
    a.Pembagian Kekuasaan secara horizontal 1) Kekuasaan konstitutif,yaitu

    Top